Oleh: ekoyw | Juli 22, 2010

Pemekaran Wilayah = Rebutan Aset

Alkisah terdapatlah suatu kabupaten di Sumatera bagian selatan. Pada sekitar tahun 2002 atau 2003, kabupaten ini dimekarkan menjadi sebuah pemerintah kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Katanya sich, ibukota kabupaten, yang kemudian dimekarkan menjadi Pemkot ini, adalah kota terbesar kedua di provinsi tersebut.

Delapan tahun berlalu. Bangunan – bangunan baru, terutama ruko, mulai bermunculan di daerah Pemkot. Sementara Pemkab masih berupaya mengembangkan ibukota kabupaten baru.

Apakah semua sudah selesai? Ternyata tidak, beberapa aset masih tumpang tindih. Beberapa aset Pemkab masih ‘tertinggal’ di wilayah Pemkot. Dan kebetulan aset ini adalah aset – aset besar yang sepertinya Pemkab tidak rela untuk menyerahkan atau mengelola bersama aset ini dengan Pemkot.  Tidak kurang mulai aset mulai terminal bis, rumah sakit sampai sebuah lapangan terbang perintis yang masih menjadi ganjalan.

Landasan Pesawat Lapter Silampari

Lapangan terbang perintis ini konon dulu hanya beroperasi seminggu sekali menggunakan pesawat ‘capung’ menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi yang berjarak sekitar 300 km. Sejak 2-3 tahun lalu, dilakukan pembangunan peluasan dan penambahan landasan pacu sehingga diharapkan pesawat berbadan lebar dapat turun dan membuka rute ke Jakarta. Sekitar Mei 2010, penerbangan komersil pun dibuka menuju Jakarta meski hanya 4 kali seminggu dengan menggunakan pesawat BAe 146-200.  Minat warga untuk menggunakan jasa penerbangan ini pun dikabarkan membludak sampai harus masuk daftar waiting list. Maklum, Bandara terdekat berjarak sekitar 150 km dari kota ini yang harus dilalui dengan jalan berliku melintasi Pegunungan Bukit Barisan.

Kemudian timbullah komplain dari seorang pilot yang merasa terganggu atas keberadaan 3 tower seluler dengan ketinggian rata-rata 30-40 m di radius sekitar 2 km dari landasan. Masalahnya menjadi agak ruwet karena Lapter ini dikelola oleh Pemkab tetapi berada di wilayah administratif kota. Akhirnya pihak Pemkab melemparkan masalah ini ke kota untuk diselesaikan. Pihak kota pun  menerima masalah ini dengan menggerutu karena tidak mendapatkan secuil pun dana bagi hasil dari operasional lapter ini tetapi malah mendapatkan tugas menyelesaikan masalah ini.

Kemudian aset Terminal bis tipe A, yang khusus untuk bis AKAP. Sama dengan lapter, terminal ini juga dikelola oleh Pemkab tetapi berada di wilayah kota. Jika terminal ini dikelola dengan baik, tentu tidak dipersoalkan. Masalahnya, terminal ini lebih banyak sepinya daripada ramai. Bis-bis kebanyakan hanya numpang lewat untuk kemudian membayar retribusi ke petugas DLLAJ daripada menjadikan terminal ini sebagai tempat mangkal mencari penumpang. Jika malam pun terminal ini bagaikan kuburan yang gelap dan bis – bis cukup lewat di depan terminal dimana petugas dengan setia masih menunggu pembayaran retribusi dengan duduk di kursi seadanya.

Pemerintah kota pun sepertinya malas menertibkan agen – agen bis AKAP, yang banyak bertebaran di sepanjang jalan di kota, untuk masuk ke dalam terminal sehingga bis – bis tidak mencari pendapatan di jalanan karena terminal ini toh bukan pemerintah kota yang mengelolanya.

Rupanya pemkot tidak tinggal diam. Dibangunlah pula sebuah terminal tipe B khusus angkutan pedesaan. Bagaimana operasionalnya? Ternyata sama saja. Sepi, dan angkutan pedesaan yang rata-rata berplat hitam itu memilih kucing-kucingan dengan petugas untuk masuk ke dalam kota meskipun telah dilarang. Lagi – lagi, pembangunan ini hanya dijadikan ajang penambahan PAD dan ‘uang-uang gelap’ oknum DLLAJ menarik retribusi tanpa dipikirkan bagaimana mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.

Tentang rumah sakit. Sebetulnya kondisi rumah sakit ini tidak layak. Berada di tengah kota berbatasan langsung dengan pasar yang kumuh, rel kereta api dan stasiun kereta api. Lahan parkir yang sempit ditambah kondisi kamar pasien yang di bawah rata-rata.  Meskipun demikian, rumah sakit ini menjadi rujukan daerah – daerah sekitarnya dalam radius sekian ratus kilometer. Hal ini yang menyebabkan PAD yang didapat dari rumah sakit tersebut juga besar. Sudah barang tentu Pemkab, sebagai pemilik awal RSUD ini, keberatan melepaskan aset ini meskipun jelas – jelas aset ini berada di tengah kota.

Suatu kali aku ‘nylethuk’ ke salah seorang pejabat disana. Apa tidak bisa dikelola bersama, seperti misalnya Terminal Bis Bungurasih Surabaya yang meskipun dikelola oleh Pemkot Surabaya tetapi berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Meskipun demikian, terjadi sharing keuntungan atas pendapatan yang diterima oleh terminal itu. Sayangnya, hanya jawaban bernada ingin menguasai seluruhnya yang didapatkan.

Sayang, Pemekaran wilayah bersama – sama dengan otonomi daerah, cenderung hanya dijadikan ajang rebutan aset, jor – joran peningkatan PAD melalui aset tersebut atau melalui perda – perda tidak jelas tanpa disertai perencanaan sinkronisasi antara daerah juga peningkatan layanan ke warga. Sehingga sangat layak jika sampai bulan ini Presiden SBY tetap memutuskan moratorium pemekaran daerah.

Harusnya jor-joran peningkatan kualitas dan kuantitas layanan ke warga yang dihasilkan dari pemekaran wilayah dan otonomi daerah. Bukan dengan munculnya raja – raja kecil dengan kroni-kroninya yang haus kekuasaan dan pendapatan dengan berlindung dibalik jubah otonomi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: